Hukuman
Bagi Penyadap 15 Tahun Penjara!
Jakarta - Kementerian Kominfo menegaskan, pelaku penyadapan yang terbukti bersalah bisa dikenakan hukuman sesuai UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 15 tahun.
Menurut Kepala Pusat Informasi dan
Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, UU Telekomunikasi dan UU ITE
dapat diberlakukan dimana pasal 40 dalam UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa
setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang
disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
"Pelanggaran tersebut (sesuai
UU Telekomunikasi) berupa pidana penjara maksimal 15 tahun. Apalagi pelanggaran
penyadapan menurut UU ITE maksimal 10 tahun penjara. Itu karena UU pasal 31 UU
ITE melarang penyadapan. Sama halnya pasal 26 yang melarang untuk memata-matai
data pribadi seseorang," jelas Gatot dalam perbincangan dengan detikINET.
Isu soal penyadapan belakangan ramai
berhembus. Apalagi seperti diberitakan, salah satu yang dirumorkan menjadi alat
untuk penyadapan adalah Satelit Palapa milik Indosat. Tak hanya itu, Menpora
Roy Suryo yang sebelumnya dikenal sebagai pemerhati telematika pun dikabarkan
pernah berhubungan dengan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).
"Bahwasanya jaringan
telekomunikasi baik yang berbasis penggunaan satelit maupun fiber optik,
termasuk submarine cable, dapat disadap oleh pihak-pihak tertentu sudah bukan
rahasia lagi secara universal. Itulah sebabnya, untuk meminimalisirnya di
antaranya melalui penerapan sanksi tegas dalam kedua UU tersebut. Hal ini juga
berlaku di banyak negara,” kata Gatot.
"Harapan Kominfo, jangan sampai
ada pihak domestik yang turut memfasilitasi, baik perorangan maupun korporasi.
Tidak hanya pidana hukumannya, tapi juga merupakan suatu pengkhianatan terhadap
bangsa Indonesia," pungkasnya.
(Achmad Rouzni Noor II - detikinet -
Kamis, 07/11/2013 17:15 WIB)
Australia Menyadap Handphone Pejabat Indonesia
Pemerintah Australia diduga
melakukan penyadapan terhadap 10 telepon seluler pejabat Indonesia pada tahun
2009. Dua di antaranya, yaitu Wakil Presiden Boediono dan Dino Pati Djalal
(kala itu Juru Bicara Presiden Urusan Luar Negeri), menggunakan ponsel pintar
BlackBerry yang dikenal mengutamakan keamanan. Informasi ini terungkap dari
dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan karyawan Badan Keamanan
Nasional Amerika Serikat.
Dalam dokumen
tercatat, ponsel yang dipakai Boediono dan Dino Pati Djalal adalah BlackBerry
seri Bold 9000. PR Manager BlackBerry Indonesia Yolanda Nainggolan enggan
berkomentar soal isu penyadapan ponsel BlackBerry yang digunakan dua pejabat
tersebut. “Kami tidak bisa berkomentar banyak karena kami juga belum mengetahui
bentuk penyadapannya seperti apa,” terang Yolanda saat ditemui di Jakarta,
Selasa (19/11/2013).
Selama ini keamanan
menjadi fokus BlackBerry dalam menyediakan layanan untuk segmen korporasi dan
pemerintah. Namun, hal itu tidak menjamin ponsel BlackBerry terbebas dari
penyadapan. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika Gatot S Dewa Broto mengatakan, ponsel BlackBerry yang dikenal aman
sekalipun bisa disadap. "Pada dasarnya ponsel apa saja bisa disadap, dan
caranya terbilang mudah," katanya.
Selain BlackBerry, ponsel
merek lain juga digunakan oleh pejabat Indonesia. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan istrinya, Kristiani Herawati atau lebih dikenal dengan Ani
Yudhoyono, tercatat memakai Nokia E90. Pejabat lain yang disadap adalah Jusuf
Kalla yang menggunakan Samsung SHG-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71,
Widodo Adi Sucipto dengan Nokia E66, serta Hatta Rajasa, Sofyan Djalil, dan Sri
Mulyani Indrawati memakai Nokia E90.
Hukuman untuk penyelenggara
telekomunikasi yang menyadap
Aksi penyadapan ponsel dapat
dilakukan melalui jaringan yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi. Sejauh
ini, menurut Gatot, belum terbukti apakah kegiatan penyadapan tersebut
dilakukan atas kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator
seluler di Indonesia. “Namun, jika kemudian terbukti, maka penyelenggara
telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU
Telekomunikasi dan UU ITE,” kata Gatot.
Aksi penyadapan
bertentangan dengan Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang
melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang
disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.Penyadapan juga dilarang dalam Pasal
31 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut Gatot, penyadapan dimungkinkan untuk tujuan tertentu, tetapi harus
mendapat izin dari aparat penegak hukum.
Ancaman pidana terhadap
kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi,
adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara dalam Pasal 47 UU ITE,
hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda
paling banyak Rp 800 juta.
PEMANFAATAN TELEMATIKA DI BIDANG
PENDIDIKAN
Kali ini saya akan membahas studi
kasus tentang pemanfaatan telematika di bidang pendidikan. Perkembangan
Telematika sangat erat kaitannya dengan jaringan yang saling terhubung. Dengan
adanya perkembangan telematika dapat diharapkan memberikan informasi yang
bermanfaat bukan untuk kepentingan yang tidak-tidak. Sebaiknya bagi semua orang
dapat memanfaatkan perkembangan telematika dengan baik.
Menurut Miarso (2004) terdapat
sejumlah pilihan alternatif pemanfaatan di bidang pendidikan, yaitu:
- Perpustakaan Elektronik, Perpustakaan yang biasanya arsip-arsip buku
dengan di Bantu dengan teknologi informasi dan internet dapat dengan mudah
mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi agresif dalam berinteraksi
dengan penggunanya. Homepage dari The Library of Congress merupakan
salah satu perpustakaan yang terbesar di dunia. Saat ini sebagian
informasi yang ada di perpustakaan itu dapat di akses
melalui internet. - Surat Elektronik (email), Dengan aplikasi sederhana seperti email maka seorang dosen, pengelola, orang tua dan mahasiswa dapat dengan mudah berhubungan. Dalam kegiatan di luar kampus mahasiswa yang menghadapi kesulitan dapat bertanya lewat email.
- Ensiklopedia, Sebagian perusahan yang menjajakan ensiklopedia saat ini telah mulai bereksperimen menggunakan CD ROM untuk menampung ensiklopedia sehingga diharapkan ensiklopedia di masa mendatang tidak hanya berisi tulisan dan gambar saja, tapi juga video, audio, tulisan dan gambar, dan bahkan gerakan. Dan data informasi yang terkandung dalam ensklopedia juga telah mulai tersedia di internet. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka data dan informasi yang terkandung dalam ensiklopedi elektronik dapat diperbaharui.
- Sistem Distribusi Bahan Secara Elektronis (digital), Dengan adanya sistem ini maka keterlambatan serta kekurangan bahan belajar bagi warga belajar yang tinggal di daerah terpencil dapat teratasi. Bagi para guru SD yang mengikuti penyetaraan D2, sarana untuk mengakses program ini tdk menjadi masalah karena mereka dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki kantor pos yang menyediakan jasa internet.
- Tele-edukasi dan Latihan Jarak Jauh dalam Cyber System, Pendidikan dan pelatihan jarak jauh diperlukan untuk memudahkan akses serta pertukaran data, pengalaman dan sumber daya dalam rangka peningkatan mutu dan keterampilan professional dari SDM di Indonesia. Pada gilirannya jaringan ini diharapkan dapat menjangkau serta dapat memobilisasikan potensi masyarakat yang lain, termasuk dalam usaha, dalam rangka pembangunan serta kelangsungan kehidupan ekonomi di Indonesia, baik yang bersifat pendidikan formal maupun nonformal dalam suatu “cyber system”.
- Pengelolaan Sistem Informasi, Ilmu pengetahuan tersimpan dalam berbagai bentuk dokumen yang sebagian besar tercetak dalam bentuk buku, makalah atau laporan informasi semacam ini kecuali sukar untuk diakses, juga memerlukan tempat penyimpanan yang luas. Beberapa informasi telah disimpan dalam bentuk disket atau CD ROM, namun perlu dikembangkan lebih lanjut sistem agar informasi itu mudah dikomunikasikan. Mirip halnya dengan perpustakaan elektronik, informasi ini sifatnya lebih dinamik (karena memuat hal-hal yang mutakhir) dapat dikelola dalam suatu sistem.
- Video Teleconference, Keberadaan teknologi ini memungkinkan siswa atau mahasiswa dari seluruh dunia untuk dapat berkenalan, saling mengenal bangsa di dunia. Teknologi ini dapat digunakan sebagai sarana diskusi, simulasi dan dapat digunakan untuk bermain peran pada kegiatan pembelajaran yang berfungsi menumbuhkan kepercayaan diri dan kerjasama yang bersifat sosial.
Banyak faktor yang mempengaruhi
dilaksanakan atau tidaknya potensi teknologi telematika. Faktor utama, menurut
Miarso (2004) adalah adanya komitmen politik dari para pengambil kebijakan dan
ketersediaan para tenaga terampil.
DAMPAK PENGGUNAAN TELEMATIKA
Berbagai macam bentuk yang menjadi dampak penggunaan telematika merebak luas pada masyarakat. Dampak ini akan memunculkan dan merubah pola kehidupan, bekerja, berusaha bahkan merubah falsafah pada bidang-bidang tertentu. Dampak yang pasti adalah akan terjadinya perubahan minat bekerja yang lebih efisien dalam arti benefit to cost ratio, efektif dalam arti kualitas produk, jasa, dan pemerataan distribusi produk jasa kepada masyarakat. Dampak yang akan muncul penggunaan telematika baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :
- Penghematan transportasi dan bahan bakar.
- Menghindarkan jam-jam yang tidak produktif menjadi lebih produktif.
- Mengembangkan konsep kegiatan tersebar secara merata ke seluruh daerah.
- Menyuguhkan banyak pilihan sarana telekomunikasi.
Referensi:
http://rezahzulfikar.blogspot.com/2013/12/studi-kasus-telematika.html
